ERLIBATNYA BADAN ZENDING GOSSNER (BERLIN) DAN HELDRING (NEDERLAND) DALAM MISI P.I DI TANAH PAPUA (NEW-GUINEA) 1852-1870

Pemimpin Badan Zending Gossner (Gossner-Mission) Berlin dan Badan Zending O.G.Heldring (Heldring Mission, Nederland merekalah yang pertama kali terlibat dalam missi Pekabaran Injil ke Tanah Papua (New-Guinea- 1870)

Perjalanan Geisiser dan Ottow dari (Berlin-Nederland)

Pada tanggal 25 April 1852, Geissier dan salah seorang rekan yang disiapkan Giosner, S neider berangkat ke Hrsmen bersama dengan Pdt. O.G.Heldring dan disana mereka tinggal dua bulan. Pdt. O.G. Heldring adalah seorang penggerak dibidang Missi Zending ke daerah-daerah bangsa kafir. Kemudian mereka bertemu pula dengan seorang rekan Missionaris C.W. Ottouw yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh O.G. Heldring. Dan pada malam tanggal 26 Juni 1852 telah diutus menumpangi kapal, ABEL TASMAN dan berangkat ke Rotterdam dan menuju Batavia. Tetapi sebelum mereka naik Kapal Abel Tasman, meraka bersama-sama berdoa dan menyerahkan diri mereka dengan sukacita kedalam pemeliharaan kuasa tangan Tuhan. Pada tanggal 7 Oktober 1852 mereka tiba dengan selamat-aman di tanah Batavia. Di Batavia (tanah Jawa) C.W. Ottoe dan J.G. Geissier yang akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan dan kerinduan mereka harus bersabar selama satu setengah tahun. Dan kesabaran, kesetiaan mereka disini diuji oleh Tuhan. Disamping itu perlahan mereka menyesuaikan diri dengan iklim negeri tropik. Karenanya J.G. Geissler membuka dan memimpin suatu sekolah rakyat di Pusat Missi Belanda bagi penduduk pribumi di Batavia. Pada bulan April 1854 terbuka jalan Tuhan suatu kemungkinan untuk menggapai Tanah kerinduan mereka yaitu Papua. Di Batavia ada seorang saudagar muda namanya “Ring” pemimpin dan pendiri Perhimpunan Missi memberi informasi bahwa Pulau kecil Mansinam yang dekat dengan daratan Manokwari penduduknya ramah, terbuka (namun disini sebenarnya kala itu Tanah Papua penduduknya hidup tertutup, dianggap buas dan menolak orang asing). Penduduk dari daratan dore-Mnukwar mengakui Sultan dari Tidore yang dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda rupanya tidak keberatan bila Missionaris Kristen datang ke Mansinam Papua. Begitu surat jalan dari Pemerintah Balanda yang sampai ke Ternate, Ottow dan Geisler sangat bersukacita atas berita keberangkatan ke Papua. Geisler menulis dalam suratnya kepada Gossner sebagai berikut ” Terpujilah Tuhan, sehingga waktunya telah tiba yang telah lama kami menantikan. Kami akan berangkat kesuatu tempat dimana belum ada seorang Massionaris datangi dan tinggal karenanya kami tidak dapat mengharapkan perlindungan dari Dia yang telah bersabda : Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman (Matius, 28 : 20) Perpisahan dan mereka meninggalkan Batavia pada tanggal 9 Mei 1854. Normal  false MicrosoftInternetExplorer4 Style Definitions table. Mso Normal Table {mso style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso style-no show: yes; mso style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso pagination: widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso- ansi-language: 0400; mso-fareast-language:0400; mso-bidi-language:0400 Dan akhirnya 30 mei 1854 mereka tiba di Ternate dan diterima dengan sangat ramah oleh Pdt.J.E.Hoveker dan isteri (yang sejak 1833 sebagaiPdtJemaat Protestan yang kecil disitu). Serta tinggal bersama dirumahnya. Disana mereka belajar dan memperdalam bahasa melayu serta belajar mengkaji berbagai informasi tentangsikon Papua. Dan harus bersabar menunggu selamasetengah tahun. Sesudah itu Residen Balanda C.Bosscher dari Ternate diharapkan dapat menolong untuk perjalanan ke Papua. Rekan-rekan Missionaris di Batavia mengirimkan 200 Gulden kepada mereka. Seorang guru Wehker dari Ternate yang sangat kagum merelakan putranya yang bernamaFrits berusia 12 tahun untuk menjadi pelayan bagi mereka. Mereka diperbolehkan membawa barang-barang sebanyak yang mereka butuhkan. Perjalanan itu mereka dibekali beberapa ekor sapi, ayam, bebek, dan angsa.

Merka kemudian menerima surat jalan dari Sultan Tidore yang dogmanya Islam. Disaat residen Belanda menjelaskan kepada Sultan bahwa Ottow dan geissler mereka adalah Peneliti Alam. Tetapi Sultan yang sudah lama mengetahui identitas mereka, berkata “ah mereka kan missionaries pekabaran Injil” jangan merubah status mereka, biarkan mereka menyebarkan ke Kristenan mereka. Maka Sultan memberikan surat Ijinbagi mereka bahkan memerintahkan kepada para kepala suku untuk melindungi dan menolong mereka jika mereka kekurangan makanan.

Tiba Di Tanah Papua Januari 1855

Pada tanggal 12 Januari 1855 bertolaklah mereka dari Dermaga Ternate, menumpang Kapal (……) Ternate menuju Pulau tujuan mereka Mansinam. Dan ketika menunggu pelayaran selama 25 hari pada tanggal 5 Februari 1855 Kapal Ternate membuang sauhnya di depan pulau Manansbari (Mansinam) Dalam agenda Harian Geislee, menulis kepada Gossner demikian : Anda tidak dapat membayangkan betapa besarnya rasa sukacita kami pada saat akhirnya dapat melihat tanah tujuan kami, Minggu pagi Zending sauh dibuang untuk berlabuh di teluk Doreri. Matahari terbit dengan indahnya, ya semoga matahari yang sebenarnya, yaitu Rahmat Tuhan yang menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu yang telah sekian lamanya merana didalam kegelapan semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka dibawah tongkat GembalaanNya yang lembut. (Sekoci pertama yang menuju daratan membawa kedua orang penginjil itu kedaratan Mansinam pada pagi hari). Sebagaimana tindakan terakhir mereka lakukan saat berangkat dari Eropa, berdoa, maka masuk kedalam semak-semak berlutut dan mencurahkan isi hati mereka (“Dalam Nama Allah kami menginjak kaki di Tanah ini) Mereka memohon kepada Tuhan Allah untuk memperoleh kekuatan, hikmat dan terang, agar dapat mamulai Missi Pekabaran Injil dengan baik. Tentang reaksi dan respond (penerimaan) penduduk pulau Manamsbari kurang disentil (F.C. Kamma, ajaib di mata kita, Jakarta BPK 1981 hal 87) Namun tentunya pendaratan dan kehadiran serta gerakan-gerakan mereka sebagai orang asing tak dilewatkan, terutama ketika kedua Mssionaris itu masuk kedalam semak-semak berlutut dan menyerahkan isi hati berdoa kepada Tuhan.

Gambaran Umum Pada Waktu Itu. New Guinea ditemukan oleh orang Portugis yang bernama Meneses pada tahun 1526, sedangkan namanya oleh seorang Spanyol yang bernama Alvarado pada tahun 1528 (jadi 300 tahun kemudian) orang Belanda berupaya untuk membuat tempat pemukiman di Kolobai di Pantai barat yang diberi nama DUBUS bagian selatan Papua daerah Fakfak sesuai dengan nama komisaris Nederland Hindia namun pada tahun 1836 mereka menghentikan usaha mereka karena dianggap terlalu mahal dan sia-sia. Pada tahun 1847 ada beberapa Missionaris Khatolik yang bermukim di pantai timur laut, namun pada tahun 1852 mereka menghentikannya dan pindah ke pulau yang lain. Pemukiman besar yang pertama di Puau yang besar, kaya dan diberkati ini dan diklaim kepemilikannya selama 350 tahun barulah terjadi melalui kedua orang Jerman Ottow dan Geislert pada tahun 1855. Nama Papua berasal dari kata dalam bahasa melayu, yaitu “Pua-Pua” yang berarti rambut keriting dan kemudian disingkat Papua. Orang Papua pada waktu itu sangat curiga terhadap orang asing. Disamping itu mereka terkenal untuk merampok dan berperang serta hidup dari berdagang. Rumah-rumah mereka dibangun diatas air untuk melindungi dari serangan musuh. Kebanggaan mereka adalah keberhasilan membunuh orang lain, yang ditandai dengan jumlah bulu sebagai hiasan kepala. Kebiasaan untuk memakai manusia juga dijumpai di Tanah Papua Waktu itu. Mencuri dan perzinahan dipandang sebagai pelanggaran yang besar dan mendapat hukuman yang besar pula. Seringkala pula terjadi pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru lahir dan orang-orang yang sakit keras dikubur hidup-hidup.

Awal Yang Sulit Dan Penuh Tantangan

PADA TANGGAL 5 Februari 1855 C.W.Ottow dan rekannya J.G.Gaissler tiba di Mansinan yang letaknya berhadapan dengan Dore (Manokwari). Sebagai tempat tinggal sementara mereka memakai sebuah gubuk gudang penumpang batu bara peninggalan para pelaut ditepi pantai. Situasi yang dihadapi mereka sangatlah sulit. Kapal yang menghantar mereka sudah kembali. Tidak ada orang kecuali Frits yang dapat diajak berbicara. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat dan bahasanya, mereka mengurusi diri mereka sendiri. Penduduk setempat tidak memahami maksud dan tujuan kedua orang asing ini untuk menetap di Mansinam. Dalam surat pengantar dikatakan Sultan Tidore mengirim mereka sebagi orang yang baik dan dengan maksud dan tujuan yang baik, tetapi hal itu tidak dapat mereka percayai, karena Sultan belum pernah melakukan kebaikan terhadap mereka (penduduk-masyarakat Pulau Mansinam- tetapi juga Papua umumnya). Terlebih penduduk terbiasa harus menanggung ketidak adilan dari Sultan Tidore.

Dengan alasan pajak setiap tahun mereka dijarah dan anggota keluarga mereka dijadikan budak, sebab itu tidaklah mengherankan kalu mereka tidak mempercayai isi surat dari Sutan Tidore dengan segala penjelasannya. Dalam hidup sehari-hari nampak kecurigaan penduduk setempat terhadap Ottow dan Geissler, kendatipun mereka tidak berani untuk menyerang kedua orang asing itu, tetapi dimata mereka, sehingga menurut mereka cepat atau lambat kedua orang asing ini akan disingkirkan, oleh sebab itu Ottow dan Geissler bersikap selalu waspada.

Memulai Dengan Aktifitas Ujian Pertama. Tibalah saatnya untuk memulai Pekerjaan mereka. Pertama-tama mereka harus mencari kayu yang cocok untuk membuat perahu dihutan Pulau Mansinam untuk dijadikan sarana transportasi laut untuk menyebrang kedaratan Manokwari, dimana rencana untuk membangun sebuah rumah. Karena mereka tak berpengalaman dengan jenis-jenis kayu di Papua, penduduk di Pulau Mansinam pun tidak menolong mereka dengan memberi informasi, maka mereka berdua berapa kali salah memilih kayu, sehingga pekerjaan berminggu-minggu menjadi sia-sia. (Kata Camma Geissler menulis dengan sampai tiga kali pohon kayu yang kami pilih dan tebang adalah pohon kayu yang besar, kayu besi yang tidak cocok karena berat dan akhirnya pecah karena kana panas matahari maka kami hampir tidak berdaya lagi. Tetapi syukurlah saya melihat sebuah perahu di rumah orang Papua, dan saya beruntung dapat membelinya dengan harga 12 gelden. Dan akhirnya dengan Perahu itulah digunakan mereka untuk menyeberang ke daratan Manokwari Teluk Dore (Kwawi) dan di daratan Kwawi setiap hari mereka bekerja menebang pohon. Dan pada malam harinya mendayung kembali ke pulau Mansinam. Karena mereka bekerja begitu keras pagi hingga malam sehingga akhirnya mereka jatuh sakit. Pertama-tama anak Frits menjadi sakit dan kemudian Ottow terkena kelengar mata hari, sehingga Ottow hampir meninggal . menghadapi keadaannya itu Geissler menulis dalam buku hariannya, saya sangat sedih dan memikirkannya, tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan saya membutuhkan dia dan orang-orang kafir ini membutuhkan dia, dem kerajaan-Mu, pulihkanlah dia kembalidan Tuhan yang Maha Mendengar seruan doa hamba-Nya dan akhirnya Ottow menjadi sembuh. Tak lama kemudian Gaissler yang kena giliran sakit. Tamu yang jahat yaitu demam Malaria menyerang dia. Juga terkena luka borok (abses) di kakinya yang sangat membahayakan atau menyakitkan. Ottow juga berulang kena radang otak. Demikian mereka berdua terbaring dalam kesakitan, lemah dan tanpa pertolongan apapun di gubuk mereka di Mansinam. Penduduk Mansinam mulai sadar bahwa kedua orang ini tidak membahayakan, kendati demikian mereka tidak menolong, acuh dan tanpa perasaan terhadap Ottow dan Gaissler. Ada sekelompok orang dari penduduk setempat sempat datang ke dalam gubuk untuk menengok , tetapi mereka hanya duduk saja, hanya memperhatikan Ottow dan Gaissler selama berjam-jam tanpa menolong sedikitpun. Tidak ada tangan yang diulurkan untuk memberikan segelas air.

Akhirnya datanglah pertolongan yang diharapkan. Gaissler menulis : “Sesudah demam malaria meninggalkan saya dan saya untuk pertama kalinya dapat keluar gubuk. Saya merasakan kesakitan di kaki kiri saya, Borok itu semakin besar dan memerah, sehingga saya tidak dapat meninggalkan tempat tidur. Kesakitan saya begitu luar biasa, sehingga saya berteriak dan terus merintih dan berdoa kepada Tuhan yang menjanjikan : Mintalah, carilah, ketuklah. Meskipun kami tudak mempunyai harapan akan jalan keluar dari penderitaan ini, akan tetapi tetaplah benar apa yang Tuhan katakana : Tidak ada hal yang mustahil bagi mereka yang percaya, walaupun tidak terjadi mujizat yang luar biasa, tetapi Tuhan telah memimpin hati manusia seperti aliran sungai sehingga tanpa terduga datanglah sebuah kapal uap ke Mansinam, sehingga saya diselamatkan. Saya harus kembali ke Ternate. Tetapi keputusan ini sangatlah berat bagi saya. Beberapa tuan besar diatas kapal tersebut termasuk dokter kapal berusaha untuk meyakinkan saya, tetapi sia-sia karena saya masih tetap mau bertahan di Mansinam. Akhirnya Residen Belanda sendiri mengirim pesan sampai ketempat tidur saya dan mengatakan : Saya memberikan kebebasan kapada Anda untuk datang ke Tanah Papua dan untuk berusaha hidup, tetapi karena kepada saya disampaikan Anda dalam keadaan kritis (hampir mati), maka saya hanya dapat mengatakan Anda harus kembali. Demikianlah akhirnya saya menyerah dan ikut ke Ternate. Di Ternate J.G. Gaissler mendapat perawatan dan akhirnya sembuh, tetapi harus menunggu Kapal selama ± 10 (sepuluh) bulan untuk kembali ke Mansinam. C.W. Ottow dengan pembantu mereka Frits tinggal sendirian di Pulau Mansinam. Walaupun terkadang di serang, Demam Malaria tapi selalu memperoleh keberanian, tenaga keteguhan hati pada keyakinan dan visinya. Untuk mengatasi kesepian Ottow mengintensifkan hubungan dengan para penduduk terutama melalui imbal dagang. Ottow membeli hasil-hasil penduduk, kacang-kacangan, ikan, burung cenderawasih, kerang, perisai- senjata tradisional, teripang dan di jual kepada saudagar dari kapal Van Duivenbode, hasil uang dari penjualan tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan pokok, obat-obatan. Pada tanggan 12 Januari 1856 (Gaissler) berangkat sengan kapal kembali ke Tanah Papua Mansinam di sertai 5 orang tukang kayuuntuk membangun rumah disana. Tugas pewartaan pemberitaan Firman.Injil, atau penyebaran. Pada tanggal 25 September 1858, dating 12 orang dalam kondisi lemah yang selamat dari kecelakaan kapal Belgia “Constant” Kapal tersebut pada tanggal 12 Juni 1858, menabrak batu karang dan pecah akibat salah leinnya disebelah selatan pulau karang Mansinam. Orang-orang Papua yang ramah pada saat itu melihat pada punggung salah satu awak kapal terdapat tulisan doa dalam bahasa Belanda akhirnya membawa mereka kepada Ottow dan merawat serta memberi makan pada anak buah kapal yang kena musibah tersebut selama 6 bulan. Kedua misionaris dengan bantuan dari tukang dari Kapal tersebut, bersama 4 orang tukang dari Halmahera (Gelela) Ottow mengadakan pelayanan kebaktian setiap hari Minggu kepada mereka dalam bahasa Belanda. Dengan penuh rasa syukur mereka menngalkan Mansinam dan menggunakan perahu layer pada tanggal 11 April 1859 dan tiba di Ternate 1 Juni 1859 dan dalam bulan Oktober tahun yang sama mereka tiba di Amsterdam. Nb. Gaissler dalam buku hariannya menulis : sering berulang-ulang menolong para Pelaut yang karena kapal-kapal dagang Jerman dan Belanda yang karam di perairan Papua. Hal menolong bukanlah sesuatu yang mudah, karena membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit dan bersedia untuk merawat, memelihara sejumlah besar pelaut dan pengobatan.

Penyelamatan Para Pelaut Jerman Yang Kapalnya Karam. Pada bulan Maret 1857 mereka mendengar berita tenteng karamnya Kapal dagang Jerman yang terdampar pada batu karang di kawasan Teluk Cenderawasih, untuk menyelamatkan anak buah Kapal demi terhindar dari perbudakan dan kematian sebab ada tiga (3) orang anak buah kapl itu sudah dibawa ke Windesi. Ottow dan Gaissler menyiapkan barang-barang dagang untuk barter dan uang menyewa sebuah perahu dengan 22 orang laki-laki tenaga pendukung, setelah melalui suatu perundingan untuk menentukan siapa diantara mereka yang harus berangkat, sebab seorang harus tinggal di Mansinam, akhirnya membuang undi, dan pilihan jatuh pada Gaissler. Sehngga ia yang berangkat dengan para pendayung, dan pada tanggal 11 April 1857 ia berhasil menyelamatkan dan menebus 3 orang awak kapal sedang yang seorang berada di tempat yang jauh, namun setelah mendengar berita bahwa ia telah meninggal, para bajak laut sudah mengambilnya dan membunuh dengan kejam di semenanjung Wandamen. Leh sebab itu Gaissler dan para pendayungnya segera berangkat kembali ke Mansinam. Ketiga awak kapal yang diselamatkan itu, mereka dalam keadaan sakit dan terus dirawat oleh Ottow dan Gaissler. Sesudah mereka sembuh lalu mereka berangkat dengan kapal dan tiba dengan selamat di tanah air mereka (Jerman).

Sebagai tanda terima kasih kepada enyelamatan anak buah kapal Jerman dimana Pemerintah Belanda (Den Haag) mendengar bagaimana kedua missionaries  Ottow dan Gaissler mempertaruhkan nyawa dan milik mereka untuk menyelamatkan anak-anak buah kapal yang karam itu, kepada Ottow dan Gaissler diberikan hadiah kepada masing-masing sebesra 250 Gulden kepada mereka. Dalam agenda Gaissler menulis, Mereka merasa bersukacita bahwa sekarang mereka tidak perlu lagi hidup semata-mata dari uang persembahan Missi/Badan Zending, tetapi dapat hidup dari gaji Pemerintah Belanda, sehingga mereka lebih leluasa dalam menjalankan tugas.

Manokwari Kota Administratif (Pemerintah) Tersulung Di Tanah Papua

Kebupaten Manokwari adalah Kabupaten tersulng di Tanah Papua yang amat penting dalam sejarah peradaban dan perubahan budaya orang Papua. Oleh karena Kota Manokwari sebagai pusat penyebaran agama Kristen dan pusat Pemerintahan pertama di Tanah Papua. Kota Manokwari menjadi start Gereja (Zending) dengan Pemerintahan Belanda memulai pembangunan semesta (modern) bagi suku bangsa yang mendiami Tanah Papua. Kemungkinan atas dasar tersebut, orang Biak Numfor mengabadikan/mengungkapkannya dalam etimologi, dari tiga morfem dasar Mnu, Kampung- dan kwar, lama + “dia” itu) Kemudian disebut dengan nama Manokwari yang diartikan dengan ungkapan “Kampung yang didahulukan, tertua, terlama, dimana dimulainya sebuah peradaban dan budaya asing dalam konteks terang penyebaran Kekristenan tentang Injil Kristus. Sejarah dengan mencatat sejak Tokoh Legendaris berkebangsaan Jerman yang pertamakali bergabung dalam missi Pekabaran Injil Zending (Goissner) Jerman (Heldering Nederland) di Tanah Papua melalui utusan Missionaris Ottow dan Gaissler yang mulai menginjakkan kaki di Pulau Mansinam tanggal 5 Februari 1855 dengan doa Sulung mereka, “Dengan Nama Allah kami menginjak Tanah ini”. Menandakan bahwa pembangunan yang modern di Tanah Papua sudah dimulai sejak Injil Kristus atau penyebaran Agama Kristen mulai masuk dan menerangi kegelapan dan kekafiran orang Papua Tempo itu di Pulau Mansinam Manokwari. Oleh sebab itu, siapapun tidak dapat menyangkal bahwa hasil karya besar yang diperjuangakan dengan susahpayah oleh para Pekabar Injil dulu ituah yang setiap suku bangsa dari manapun yang mendiami bumi Telik Cenderawasih Tanah Papua boleh menikmati dan alami saat ini di era demokrasi-otonomisasi ini dalam berbagai bidang sektor pembangunan di Tanah Papua. Dokumen sejarah Pekabaran Injil juga dapat mencatat bahwa atas jasa, kerja keras dan perjuangan gigih yang panjang yang dilakukan oleh zending (Gereja) terus menerus dan mendesak pemerintah Belanda untuk segera menetapkan dan melaksanakan pemerintahan secara definitive d Tanah Papua untuk menghentikan perlakuan yang betahun-tahun dilakukan oleh Kesultanan Tidore dan Pemerintah VOC dalam bentuk pembunuhan-perampasan harata benda-penjualan-pembelian budak pembakaran kampong-kampung penduduk orang Papua dan sesama etnis Papua saat itu. Oleh sebab itulah kota Manokeari pada tanggal 9 November 1896, Pemerintah Belanda secara definitive atau resmi memulai sistim Pemerintahan di Tanah Papua. Dengan demikian secara resmi di Kota Manokwarilah pihak Pemerintah Belanda ertama kali memulai system pemerintahannya untuk membangun orang Papua menuju kehidupan modern. 

Sumber : www.manokwarikab.go.id

MASUKNYA INJIL DI MANUKWARI PAPUA BARAT

MASUKNYA  INJIL DI MANUKWARI PAPUA BARAT

I.                   Pendahuluan
Kabar akan diberlakukannya perda bernuansa Agama (injil) di Manokwari, atau yang lebih dikenal dengan istilah “Perda manokwari Kota Injil”, di Ibu kota provinsi Papua Barat, menimbulkan kontroversi, baik dalam kalangan Kristen itu sendiri, maupun juga dari umat Islam yang secara langsung merasa terdiskriminasikan. Menurut berita-berita di media massa, draft perda kota Injil yang telah beredar, tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya, secara langsung isinya terindikasi membelenggu kebebasan beragama, khususnya kaum muslim. Reaksi yang begitu riuh sekitar perda kota injil itu mendapatkan tempatnya ditengah maraknya perda bernuansa agama yang dihadirkan dibeberapa daerah di Indonesia. Meski kehadiran perda-perda bernuansa agama (perda syariah) itu diklaim terlahir secara demokratis, Namun, tetap saja penetapan perda bernuansa agama itu telah mendiskriminasikan agama-agama lain, bahkan meski pembahasannya telah menuai protes, perda bernuansa agama itu dengan dukungan mayoritas masyarakat setempat tetap saja diberlakukan, setidaknya itu telah ditetapkan di tingkat provinsi (6), kabupaten (38), Kota (12). Respons penolakan terhadap pemberlakuan perda Manokwari Kota Injil itu datang baik dari daerah Papua maupun daerah di luar Papua. Bahkan di beberapa daerah telah ada demonstrasi penolakan pemberlakuan perda Injil di Kota Manokwari pada awal didengungkannya. Mereka yang tahu bagaimana proses diberlakukannya perda-perda syariah, tahu dengan pasti, mayoritas Kristen di Papua niscaya mampu “menggolkan” perda itu jika dilakukan pembahasan.Namun pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah yang menyebabkan kehadiran perda Injil itu, dan apakah memang perda Injil itu memiliki pijakan yang kuat dalam teologi Kristen itu sendiri? Tulisan ini akan menjawab kedua pertanyaan tersebut.

II. Perda Injil di Kota Manokwari. A. Manokwari Kota Injil Sebutan Manokwari Kota Injil bukanlah sesuatu yang baru, karena sebutan itu terkait dengan peristiwa historis masuknya Injil ke tanah Papua. Setiap tahun masyarakat Papua dari berbagai daerah pada tanggal 5 Februari tumpah ruah di Kota Manokwari, khususnya pulau Mansinam, untuk merayakan masuknya Injil ke tanah Papua. Namun, secara formal sebutan itu baru diangkat setelah adanya otonomi khusus. Sebelumnya, Manokwari biasa disebut kota buah, karena memang di kota itu banyak buah-buahan.
Sejarah melaporkan bahwa dua orang missionari Jerman, pada tanggal 5 Februari 1855, bernama Johann Gottlob Geissler dan Carl Wilhelm Ottow ketika pertama kalinya menjejakan kaki di pulau Mansinam, pulau yang berada di Kabupaten Manokwari, kedua missionary itu mengucapkan kata-kata penting yang sampai saat ini dipegang oleh masyarakat Kristen Papua, “Im Namen Gottes betreten wir dieses Land” “Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Pernyataan dua missionari yang digelari ”Rasul Papua” itu oleh masyarakat Kristen Papua dipercaya sebagai suatu penetapan Tuhan untuk Papua, yaitu sebagai tanah milik Tuhan, yang kemudian mereka sebut Kota Injil atau daerah Injil, karena manokwari adalah pintu gerbang masuknya Injil ke tanah Papua. Pada mulanya, sebutan itu tidak diformalkan, karena Manokwari dikenal dengan sebutan kota buah-buahan. Pada akhir tahun 2005, umat Muslim manokwari memutuskan untuk membangun Mesjid Raya. Rencana pembangunan mesjid raya itu mendapat dukungan dari Wakil Gubernur, Rahimin Kacong, yang sedang mencari dukungan pemilih Muslim untuk memenangkan pemilihan kepala daerah pada bulan Maret 2006. Rumors yang muncul di masyarakat adalah pembangunan Mesjid Raya itu akan disertai dengan Islamic Center yang terbesar di Asia Tenggara. Bagi pemimpin-pemimpin Gereja Papua, pembangunan Mesjid Raya itu bertentangan dengan kondisi Manokwari yang sejak lama diakui sebagai Kota Injil, meski tidak secara formal, apalagi umat Muslim di manokwari tidak kekurangan tempat untuk beribadah. Kehadiran Mesjid raya itu tentu akan melampaui besarnya gereja-gereja Kristen yang adalah agama mayoritas di Manokwari, itu tentu saja menimbulkan perasaan terpinggirkan dari masyarakat Kristen yang adalah mayoritas. Pdt. Albert Yoku, wakil Sekretaris Sinode GKI (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua), yang berdomisili di Sentani, Jayapura. Menjelaskan, “persiapan untuk membangun Mesjid Raya dan Islamic Center itu sudah dikerjakan sejak 2003-2004, padahal di Kota Manokwari, setiap tahun ada perayaan besar agama Kristen yang dirayakan pada tanggal 5 Februari, hari perayaan masuknya Injil ke tanah Papua dan dipusatkan di pulau Mansinam, dan perayaan itu dirayakan oleh semua orang Kristen Papua, dan mereka biasanya, dari berbagai daerah di Papua, tumpah ruah di pulau Mansinam, pemerintah juga ikut terlibat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan acara akbar itu, tetapi mengapa di tempat itu harus dibangun Mesjid Raya yang besarnya melampaui gereja-gereja yang ada di kota Manokwari.” Apa yang dikatakan oleh Albert Yoku itu juga menjadi pemikiran banyak tokoh-tokoh agama Kristen di Papua, ini jelas menunjukan bahwa ada perasaan terancam masyarakat Kristen Papua terhadap umat Islam, padahal GKI adalah gereja yang dapat dikategorikan Gereja yang cukup toleran.

Pendirian Mesjid Raya kemudian mendapat penolakan dari umat Kristen karena dianggap sebagai tindakan yang anti toleran. Apalagi pertambahan masyarakat Muslim di Papua cukup signifikan. Islamisasi di tanah Papua serta migrasi umat Islam ke Papua membuat masyarakat Kristen Papua terpinggirkan. Bahkan, partai-partai Islam di Papua pada pemilu 2004 telah mengklaim bahwa umat Muslim di Papua sekitar 40% dan terus mengalami pertambahan. Keberhasilan perkembangan agama Islam di Papua itu dianggap melahirkan hegemoni Islam dengan pembangunan rumah ibadahnya yang besar meski tempat-tempat ibadah Islam telah mencukupi. Pada sisi yang lain, Kemudahan yang selama ini diberikan kepada umat Muslim ternyata tidak sama dengan yang dialami oleh umat Kristen di daerah-daerah lainnya, laporan jumlah gereja yang terbakar atau dirusak juga dilaporkan kepada masyarakat Kristen di Papua. Gema Indonesia sebagai negara juara pembakaran rumah ibadah, khususnya gereja yang terbanyak di dunia tentu saja menimbulkan perasaan terancam umat Kristen Papua yang terkenal amat toleran, belum lagi pendatang yang beragama Islam umumnya lebih kaya dibandingkan masyarakat Kristen Papua. Pada tanggal 17 November 2005, ada kira-kira 5000 orang lebih pendemo yang memprotes pembangunan mensjid raya tersebut, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa Kristen, warga Gereja dan pemimpin-pemimpin gereja yang berasal dari 30 denominasi gereja, berdemonstrasi ke kantor DPRD Provinsi Papua Barat, sebelumnya mereka berkumpul di Gereja dekat kompleks DPRD, GKI Maranatha, kemudian dengan berjalan kaki mereka tumpah ruah di gedung DPRD kabupaten Manokwari. Demonstran itu diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dengan didampingi Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, dan Kapolres dan Dandim setempat. Pada waktu itu juga para pendemo mendesak untuk menetapkan Manokwari sebagai kota Injil. Para demonstran juga menuntut, pembangunan tempat-tempat ibadah mesti  memperhatikan keberadan Manokwari sebagai kota Injil, sehingga peristiwa pembangunan Mesjid Raya yang menimbulkan rasa terancam umat Kristen itu tidak boleh terulang lagi. Para demonstran curiga bahwa usaha pembangunan Mesjid Raya akan terus diupayakan dengan segala cara, karena itu mereka menuntut ditetapkannya Manokwari sebagai Kota Injil. Sejak aksi demo itu wacana Manokwari kota Injil mulai sering diperdengarkan dalam pidato-pidato pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh agama di Papua. Demo damai itu memang hampir saja menyulut kemarahan massa pendemo karena adanya komunikasi yang tidak lancar, tapi bukan benturan antar agama. Penurunan spanduk yang dibawa pendemo yang bertuliskan penolakan pembangunan Mesjid Raya oleh departemen agama sempat direspons negative, yaitu sebagai penolakan terhadap aspirasi massa pendemo, namun, setelah ada klarifikasi bahwa penurunan spanduk mesti dilakukan karena sesungguhnya pemerintah telah mendengar tuntutan pendemo, maka salah paham itu pun reda dan tidak melahirkan konflik. Itu adalah bukti bahwa masyarakat Papua hidup dengan toleransi yang tinggi, dan di tanah Papua, Manokwari tidak pernah ada perusakan atau pembakaran tempat ibadah agama apapun, fakta itu diakui oleh tokoh-tokoh agama Kristen di Papua dan juga pejabat setempat.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penetapan manokwari sebagai kota Injil, yang muncul pada era otonomi khusus pada awalnya, terkait dengan kondisi Papua yang tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Kemudian hal itu diperparah dengan politisasi agama, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, yang mengakibatkan kecurigaan antar agama, yang kemudian membuat agama-agama khususnya Kristen di Papua berpikir bagaimana melindungi diri mereka dari ketidak adilan tersebut. Karena itu tidaklah mengherankan jika usaha untuk menetapkan Manokwari sebagai Kota Injil secara legal formal mendapatkan momentumnya pada aksi demo pembangunan Mesjid Raya di kota manokwari pada tanggal 17 November 2005, karena pembangunan Mesjid Raya itu menjadi bukti akan adanya hegemoni agama Islam di Papua. Pada momentum demonstrasi itulah kemudian komunitas Kristen Papua yang adalah mayoritas itu sepakat untuk mengubah nama Manokwari yang awalnya adalah kota buah-buahan menjadi kota Injil, dan itu dianggap sebagai realitas historis dari daerah Manokwari, sekaligus untuk mengingatkan semua penduduk yang bermukim disana, tanpa bermaksud mendiskriminasikan agama-agama lain. Keinginan agar julukan kota Injil itu ditetapkan untuk Manokwari sesungguhnya bukan semata-mata terkait usaha untuk mengingatkan masyarakat akan keberadaan Manokwari sebagai gerbang masuknya Injil ke tanah Papua, karena ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu adalah usaha melestarikan nilai-nilai Injil yang terbukti telah mengangkat kehormatan masyarakat Papua, ide itu kemudian diterima oleh banyak orang di Papua yang sedang menantikan harapan baru untuk keluar dari ketertinggalan mereka dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Disini jelas ada hubungan antara kondisi ekonomi Papua, dan usaha untuk memformalkan sebutan kota Injil, yaitu dengan harapan mengejar ketertinggalan masyarakat Papua. Kekayaan sumber alam Papua dua kali lebih banyak dibandingkan kekayaan seluruh pulau-pulau di Indonesia tapi sayangnya mereka jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Pada sisi yang lain orang Papua mengakui modernisasi Papua tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masuknya Injil di tanah Papua, dan ketertinggalan Papua ditafsirkan terjadi karena masyarakat tidak setia dengan nilai-nilai Injil. Karena itu untuk menuju kejayaan Papua Injil merupakan solusi penting.

Selang beberapa bulan, setelah aksi demo penolakan pembangunan Mesjid Raya, lahirlah Perda Miras (larangan Minuman Keras) pada bulan Desember 2006. Perda tersebut ditetapkan dalam usaha untuk mengukuhkan keberadaan Manokwari sebagai kota Injil. Perda itu diakui berisi nilai-nilai Injil, karena penggagasnya adalah komunitas Kristen, dalam hal ini gereja-geraja. Namun, nilai-nilai itu juga dapat diterima oleh umat beragama lain, karena memang nilai-nilai itu diakui bersifat universal.

Perda Miras mendapat sambutan hangat dari masyarakat manokwari, karena dengan hadirnya Perda Miras, keamanan di Manokwari menjadi lebih baik, gangguan para pemabuk yang biasanya hadir pada malam hari sebelum diberlakukannya perda Miras, menurun secara drastis. Manokwati menjadi kota yang nyaman untuk pendatang, juga bagi penduduk yang ingin berjalan-jalan di malam hari, demikian juga bagi mereka yang biasa berdagang pada malam hari. Karena itu, kelahiran perda larangan minuman keras itu dianggap cukup cukup efektif untuk menjaga keindahan kota Manokwari sebagai Kota Injil. Perda Miras ini di motori oleh pemimpin-pemimpin agama Kristen, dan kemudian menumbuhkan suatu keyakinan bahwa usaha menghadirkan nilai-nilai Injil bukanlah sesuatu yang diskriminatif, karena nilai-nilai Injil yang universal itu dapat diterima oleh semua agama yang ada di Papua. Namun, pada konteks ini terjadi suatu kesalahan pandangan, yaitu adanya klaim bahwa nilai-nilai universal Injil yang coba dituangkan dalam perda Miras di klaim sebagai milik eksklusif orang Kristen., Seakan orang Kristen tahu lebih baik tentang yang benar dibandingkan agama-agama lain.
 Pada tanggal 1-2 Februari 2007, dalam rangka memperingati 152 tahun masuknya Injil di Papua, diadakanlah seminar dan lokakarya atas kerja sama Pemda Manokwari, Universitas Cendrawasih (UNCEN), STT-GKI dan Universitas Papua (UNIPA), yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Gereja dari berbagai denominasi, tokoh perempuan dan pemuda, bertempat di Gereja Kristen Injili Elim Kuali, yang dibuka oleh Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan.  Pada akhir seminar itu diajukanlah usulan perda Manokwari Kota Injil, yang pada awalnya diberi nama “Raperda Pembinaan Mental dan Spiritual”. Usulan tersebut kemudian dituangkan dalam format yang berbentuk perda, dan kemudian menyebar tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya, apalagi kemudian berita itu menjadi laporan utama di majalah, Koran, internet bahkan sms-sms.

Manokwari yang terletak jauh di ujung Timur itu menjadi buah bibir bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, karena radio Nederland juga pernah mewawancarai tokoh-tokoh Masayarakat Papua, dan isinya beredar luas di internet, dan karena penyebaran berita yang begitu cepat, meski raperda Injil itu baru wacana, baru berupa usulan masyarakat Kristen Papua tentang bagaimana melindungi moral masyarakat.
 Melihat cara penyebaran draft usulan perda tersebut, dapat dimengerti, mengapa timbul beragam penafsiran tentang Perda Injil, dan tidak sedikit yang beraksi keras serta melakukan demo penolakan, walau informasi yang diterima tidak jelas, karena memang sesungguhnya perda Injil itu sendiri belum pernah ada, dan sesuatu yang asing dalam pemikiram Kristen, apalagi tidak banyak yang memiliki draft usulan itu sebagaimana aslinya.

C. Kontroversi Isi Draft Perda Injil 

Draft berupa usulan pemimpin-pemimpin gereja itu, khususnya Gereja Kristen Injili di tanah Papua, sebagai pelopor utama yang juga kemudian mengikut sertakan gereja-geraja lainnya, memang memiliki pasal-pasal yang dianggap diskriminatif. Adanya pasal-pasal yang diskriminatif tersebut diakui dengan jujur baik oleh tokoh-tokoh agama di Papua yang telah membaca isi draf tersebut, khususnya Badan Kerja sama Gereja (BKSG), juga pejabat di kabupaten Manokwari, namun mereka tetap bersikukuh itu bukanlah perda, tapi masih merupakan usulan masyarakat Kristen Papua, khususnya GKI, karena untuk menjadi raperda, draft itu harus melewati pembahasan bersama. Secara tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari mengatakan, “Perda Manokwari Kota Injil belum pernah ada!” Menurutnya, yang ada hanyalah usulan dari masyarakat Kristen, dan usulan tersebut telah kami terima, namun itu mesti melewati team legislasi, untuk kemudian disusun dalam bentuk perda. Dan dalam proses penyusunan itu bisa saja bagian-bagian yang dianggap diskriminatif itu dihilangkan. Usulan itu dihadirkan sebagai respons terhadap pidato-pidato tentang Manokwari Kota Injil yang biasa diucapkan Bupati Dominggus Mandacan.

Hal yang sama juga dijeleskan oleh, Kabag Hukum Manokwari, Robert K. R. Hammar, ia berkomentar, “Perda Manokwari Kota Injil, usulan awalnya adalah Perda pembinaan Mental dan Spiritual, itu bukan perda agama, karena tidak mungkin menyamakan nilai-nilai Injil yang adalah perintah Tuhan, dengan perda yang adalah buatan manusia, itu justru akan mereduksi nilai Injil itu sendiri.” Pemerintah daerah menampung usulan itu dan akan disusun kembali oleh team legislasi dalam bentuk format raperda untuk kemudian diadakan pembahasan. Ia juga mengatakan, “dalam raperda yang akan dibahas itu tentunya tidak akan ada nilai-nilai yang bersifat diskriminatif, tetapi pastilah akan berisi nilai-nilai yang universal yang dapat diterima oleh semua”.  Berbeda dengan itu, Pdt Sherley, seorang pendeta di Manokwari, berkomentar, dalam semiloka yang menggagas usulan perda kota Injil itu umat Kristen yang hadir menyetujuinya, jadi kami rindu membuat suatu perda yang akan membuat Manokwari sebagai kota Injil. Ia juga menambahakan, “Indonesia bukan negara Islam, jika di Aceh diijinkan ditetapkan perda syariah, maka mengapa kami tidak boleh menetapkan perda kota Injil, lagi pula perda kota Injil berbeda dengan perda syariah yang diskriminatif, sedang perda kota injil tidak bersifat diskriminatif”. Sedang, Pendeta Bastian sanbalai, salah seorang pembicara dalam semi loka dan yang juga memberikan kontribusi usulan untuk pembuatan perda pembinaan mental dan spiritual mengatakan, “aturan yang akan ditetapkan dalam perda itu adalah nilai-nilai yang universal, sebagaimana Injil itu berisi nilai-nilai universal itulah yang kami usulkan, jika kemudian ada usulan-usulan yang tampak berisi nilai-nilai yang diskriminatif itu bisa saja didialogkan, hanya saja memang perda itu merupakan proteksi terhadap umat Kristen dari usaha-usaha islamisasi yang gencar dilaksanakan di Papua.”

Mengenai larangan penggunaan Jilbab yang ada dalam draft raperda Injil, ia berkomentar, “Jilbab merupakan atribut Islam, otomatis juga media penyebaran agama, kami tidak melarangnya, hanya saja penggunaannya pada tempatnya, misalnya digunakan untuk beribadah, namun tidak pada segala tempat, apalagi pada pegawai negeri yang telah mempunyai seragam khusus. Jadi menurutnya tidak ada larangan berjilbab dalam usulan itu, yang ada hanyalah pembatasan. Komentar ini juga dinyatakan oleh tokoh-tokoh agama lainnya dan juga pejabat di kabupaten Manokwari.  Selain tentang penggunaan Jilbab, hal lain yang dianggap diskriminatif dan disebarkan secara luas tanpa melihat latar belakang usulan tersebut menurut beberapa tokoh agama dan pemerintah di Manokwari adalah persoalan larangan kegiatan publik pada hari minggu. Menurt tokoh-tokohDalam wawancara dengan penulis mereka menjelaskan, kehadiran kapal penumpang yang menurunkan penumpang dalam jumlah besar pada hari minggu di kota Manokwari yang kecil itu, sangat mengganggu ibadah Kristen, tidak jarang demi mendapatkan rupiah, anggota jemaat, khususnya “pengojek” lebih memilih untuk tidak menghadiri kebaktian minggu, ini menjadi keprihatinan tokoh-tokoh gereja, karena itu pemerintah diminta tidak mengijinkan kapal masuk pada hari munggu, atau setidaknya setelah jam 12 siang, setelah kebaktian Kristen usai.  Hal lain yang menimbulkan reaksi negative terhadap usulan perda itu adalah masalah suara azan, menurut tokoh-tokoh agama disana, itu tidak perlu dikumandangkan, karena mengganggu umat yang beragama lain, apalagi ini kota Injil. Jadi yang kita minta adalah penghargaan keberadaan kami sebagai umat Kristen yang mayoritas, kami tidak membelenggu kebebasan beragama, tapi sudah semestinya umat Islam juga bertoleransi dengan mayoritas Kristen disini. Menurut beberapa para tokoh agama Papua, itu bukan tindakan diskriminatif, tapi diakui itu adalah proteksi terhadap umat Kristen.  Bukti bahwa Perda kota Injil sesungguhnya masih berada dalam tataran wacana terlihat pada keragaman penafsiran terhadap draft tersebut. Tampak jelas usulan tersebut merupakan ungkapan keresahan pemimpin-pemimpin Gereja di Papua akan ketakberdayaan mereka mengangkat taraf kehidupan masyarakat asli Papua ditengah tingginya jumlah pendatang yang memasuki tanah Papua.

Setelah semiloka yang melahirkan usulan raperda pembinaan mental dan spiritual itu, maka di kota Manokwari terpancang 6 plang besar yang sangat indah yang berisi pernyataan “Manokwari Kota Injil”, pada pinggir jalan masuk kota manokwari juga terpampang tulisan “Selamat Datang Di Manokwari Kota Injil, Tuhan Memberkati.” Plang yang bertuliskan Manokwari Kota Injil itu juga terpampang disudut-sudut jalan kota Manokwari, bahkan sampai kedesa-desa. Deklarasi Manokwari kota injil dengan pemasangan plang-plang itu menurut Agustina, seorang Rohaniwati Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPII), yang adalah wakil ketua Majelis perwakilan YPPII di pasang setelah Semi loka yang mengusulkan adanya perda Manokwari Kota Injil.  Plang-plang yang bertuliskan Manokwari Kota Injil, baik dalam bentuknya yang amat indah, atau yang sederhana, tampak terawat dengan baik, dan menjadi assesoris yang memperindah Kota Manokwari yang memang dianuggerahi keindahan alamnya, dan juga kesuburan tanahnya. Sebutan Manokwari kota Injil tampaknya tidak mengagetkan masyarakat Manokwari. Yang masih menjadi perdebatan adalah Perda Injil. Namun, itu pun masih berada dalam tataran wacana.

III. Perda Injil Dalam Persfektif Kristiani 

Meski Perda Injil belum pernah ada di tanah Papua, demikian juga di Indonesia, dan yang ada hanyalah penetapan Kota Injil bagi Manokwari, tanpa Perda Injil, namun, harapan dihadirkannya perda Injil di Manokwari bukan tidak mungkin, apalagi jika persoalan ekonomi masyarakat Papua itu tidak segera mengalami perubahan.

Pendatang dari luar Papua yang terus berdatangan, dengan banyak cerita keberhasilan mereka, tentu akan membuat masyarakat Papua, khususnya Kristen Papua yang makin terpinggirkan akan berusaha untuk mencari perlindungan dari Perda Injil. Pada konteks ini penting untuk memahami apakah perda Injil itu sesuai dengan pandangan Kristiani atau tidak, sehingga respon terhadap perda Injil yang dihembuskan di kota Manokwari lebih proporsional.  Kitab suci umat Kristen melaporkan bahwa pada masa Perjanjian Lama, Israel atau umat Allah (dalam pengertian saat ini bukan hanya Israel yang disebut umat Allah, tetapi semua yang mengabdi pada Tuhan) berada dalam pemerintahan teokrasi. Tetapi itu merupakan teokrasi yang demokratis, artinya seorang raja tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, karena Raja juga umat, dan semuanya bertanggung jawab ke pada Tuhan.  Pemerintahanan pada masa itu juga memisahkan antara jabatan agama dan jabatan pemerintahan, meski tidak secara total (kedap air). Kemudian pemerintahan itu juga memiliki suatu kekhususan, yakni hanya ada satu agama dalam kerajaan. Jadi apabila ada yang menghubungkan perda Injil dengan pemerintahan Kitab Suci Perjanjian Lama, itu jelas tidak memiliki kesesuaian.  Apabila mengacu pada Perjanjian Baru, salah satu dasar penting bagi hubungan agama dan Negara adalah apa yang dikatakan Yesus, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (lukas 20:25). Ini dianggap dasar bagi umat Kristen, bahwa Negara dan agama adalah sesuatu yang terpisah.  Dalam perjalan sejarah memang ada beberapa pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, namun bagi umat Kristen sesungguhnya hubungan antar agama dan Negara sesuatu yang telah selesai, Yaitu Negara dan agama terpisah, namun keduanya memiliki hubungan koordinatif. Agama dan negara sama-sama bertanggung jawab pada Tuhan. Namun agama tidak boleh menunjukan hegemoninya terhadap Negara demikian juga sebaliknya, Negara tidak boleh masuk dalam ruang privat agama. Itulah sebabnya maka, umat Kristen seharusnya menerima Pluralisme agama.  Karena dalam hati nuraninya manusia adalah raja, dan tidak boleh seorang pun memaksakan kepercayaan atau agama yang harus dianut seseorang. Demikian juga dalam agama tidak boleh memakai tangan agama untuk menghambat agama lainnya.  Hubungan antar agama yang tepat adalah koeksistensi (live and let live), jadi agama harus mengakui ketergantungannya satu sama lain (interdepedensi), dan kemudian baru dapat terjadi dialog agama-agama yang jujur untuk kemudian merumuskan common good. dan dalam menjalankan misinya tidak boleh membiarkan agama lain mati (live and let die).  Dengan demikian jelaslah menurut pemikiran Kristen, undang-undang yang menaungi kehidupan orang banyak itu harus berisi nilai-nilai yang bersifat universal, atau nilai-nilai kebaikan bersama. Disana tidak adapembenaran terhadap diskriminasi agama, semua agama berhak untuk memberikankontribusinya, dan agama-agama harus mendorong agama-agama lain untuk dapat memberikan kontribusi bersama dalam pembentukan undang-undang.

Jelaslah bahwa apa yang dimuat dalam draft Raperda Pembinaan Mental dan Spiritual yang kemudian berubah menjadi Draft Raperda Injil, atau Penataan Manokwari Sebagai daerah Injil, bukan hanya isinya yang tidak sesuai dengan pandangan iman Kristen. Tapi keberadaan Perda Injil itu sendiri bertentangan, karena itu merupakan hegemoni agama Kristen terhadap agama-agama lain. Agama berusaha memakai Negara untuk kepentingan privat agama, dan akibatnya akan melahirkan diskriminasi terhadap agama-agama lain. 

IV. Penutup 

 Sebutan manokwari sebagai daerah Injil atau kota Injil sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sebutan itu sudah diakui oleh masyarakat Kristen Papua pada umumnya sejak lama, karena hal itu terkait peristiwa masuknya Injil ketanah Papua dengan manokwari sebagai pintu gerbangnya. Tempat missionari Protestan pertama menginjakkan kaki di tanah Papua. Itulah sebabnya mengapa perubahan nama Manokwari dari kota buah-buahan menjadi kota Injil, dengan pemasangan plang-plang yang berisi pernyataan “Manokwari Kota Injil”dan terbilang cukup menonjol tidak mengagetkan masyarakat Papua.  Namun, karena perubahan nama itu mengambil momentum pada Demonstrasi penolakan Mesjid Raya, perubahan itu menimbulkan perasaan terancam komunitas Islam di Papua, karena dikaitkan dengan kecurigaan antar agama, ketakutan itu khususnya ada pada pendatang di Papua. Kemudian hal itu diperparah dengan usulan rancangan Peraturan Pembinaan Mental Spiritual yang kemudian berubah menjadi Raperda Penataan Manokwari sebagai daerah Injil (Perda Injil), apalagi draft itu ditafsirkan tanpa memahami latar belakang masyarakat Papua. Untuk menetralisir hal ini peran pemerintah dan tokoh-tokoh agama, khususnya kaum moderat sangat diharapkan bagi terpeliharnya kedamaian di tanah Papua.

SERUAN MAHASISWA PEGUNUNGAN BINTANG

Pada bulan mei 2014, 12 mahasiswa kabupaten Pegunungan Bintang dikirim ke Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Bali untuk mengikuti kursus bahasa inggris. Pengiriman tersebut disertai dengan kerja sama secara resmi Memorandum Of Understanding (MOU) antara pemerintah Pegunungan Bintang dan organisasi terkait. Naskah MOU tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, PJS Bappeda dan disaksikan oleh Wakil Bupati.

Gambar: Kerja sama  MOU bersama AILF Bali dan Pemerintah Pegunungan Bintang

Pada dasarnya Komapo dan Imppetang mengapresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan tersebut, karena dengan cara seperti inilah potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dikembangkan dan tingkatkan. Apalagi kerja sama dengan AILF Bali, salah satu lembaga terpercaya yang mempunyai andil yang sangat besar dalam mempersiapkan mahasiswa untuk studi diluar negri, terutama ke Australia. Lembaga tersebut terbukti mempersiapkan orang Papua kuliah di Australia maupun beberapa negara didunia. Akan tetapi, ada beberapa catatan penting yang patut diperhatikan bersama adalah netralitas berpikir dan bertindak sebagai kaum intelektual dan pejabat publik, terutama bagaimana melihat potensi manusia yang ada dibumi Aplim Apom. Kita ketahui bersama bahwa manusia Aplim Apom terdiri dari beberapa suku dan sub-suku yang tersebar di 34 distrik Se-Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, dibutuhkan mati hati untuk melihat manusia Aplim Apom secara utuh dan menyeluruh. Menurut hemat kami, 12 mahasiswa yang kirim ke Bali hanya bersifat kekeluargaan (wilayah tertentu), hal tersebut kami maklumi karena katanya dibiayai keluarga yang sementara ini menduduki jabatan tertentu di Pegunungan Bintang. Walaupun demikian, keterlibatan mereka sebagai pejabat publik yang notabennya orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam pengembangan SDM Pegunungan Bintang sehingga patut dipertanyakan. Selain itu, kebijakan semacam ini justru pengkotak-kotakan sumber daya manusia sehingga berpotensi menimbulkan konflik diantara anak negri Aplim Apom. Jejaring intelektual manusia Aplim Apom yang telah dibangun melalui kebijakan pemerintah daerah dan upaya yang sedang dan akan dibangun Komapo dan Imppetang dalam membangun persatuan dan kesatuan suku bangsa Aplim Apom untuk berdaya saing secara global justru dihancurkan dengan kebijakan seperti ini.  Yang kami curiga adalah para pejabat yang terlibat dalam kebijakan tersebut adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam pengembangan SDM, yang juga telah menjajaki Australia, sehingga pastinya mempunyai perencanaan untuk mengirim mahasiswa tersebut ke Australia menggunakan dana pengembangan SDM Pegunungan Bintang tahun 2015. Mengantisipasi pengiriman mahasiswa yang masih kontroversi ini, dengan tegas kami sampaikan bahwa jika dananya murni dari sumbangan keluarga kami bisa maklumi, tetapi  atas nama Pegunungan Bintang menggunakan dana donor dari luar negri, APBN, APBD, Royalti dan OTSUS, maka dengan tegas kami menolak segala bentuk pengatasnamaan orang Pegunungan Bintang. Tuntutan kami adalah agar seleksi secara terbuka dan menyeluruh diseluruh suku dan sub-suku yang tersebar di seluruh distrik Se-kabupaten Pegunungan Bintang dengan mempertimbangkan potensi akademik mahasiswa.

Terkait dengan pengiriman mahasiswa tersebut, perwakilan Komapo bertemu kepala dinas pendidikan pada tanggal 09 agustus 2014 pukul 14.00 di salah satu rumah makan di Sentani. Ketika ditanya pengiriman mahasiswa tersebut pihaknya mengatakan “ saat kami ke Australia otak ini dicuci oleh pengetahuan yang ada disana. Kembali dari Australia saya mengajak beberapa kepala dinas dan badan mencari anak-anak potensial untuk kirim ke IALF Bali menggunakan dana pribadi. Ajakan itu ditanggapi oleh beberapa kepala dinas dan bagian, akhirnya dikirimlah 12 orang. Untuk kedepan, ditahun 2015 akan dianggarkan khusus untuk program ini karena salah satu jalan untuk studi ke Australia melalui lembaga ini", katanya.

Sama halnya dijelaskan pendamping mahasiswa di Bali, ketika Komapo News (media pers mahasiswa) menghubunginya. Menurutnya, “ini benar benar dikirim atas sumbangan uang keluarga. Kebetulan mereka saat ini kerja sebagai kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, dan PJS BAPPEDA. Sedangkan atas nama pemerintah daerah direncanakan di tahun depan (2015) dan seterusnya. Penganggaran untuk membiayai sejumlah generasi muda Pegunungan Bintang melalui kebijakan pemerintah itu akan berjalan atau dilakukan apabila sudah ada perencanaan anggaran yang jelas. Sementara perjanjian kerja sama sudah dilakukan akan tetapi peserta siapa saja yang ingin belajar bahasa inggris akan dilakukan di tahun depan setelah pemda anggarkan dana”, katanya.

Pengiriman mahasiswa tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan, terutama mendapat sorotan tajam dari mahasiswa Pegunungan Bintang diseluruh Indonesia. Terutama mengenai biaya hidup dan pendidikan di Bali yang cukup mahal membuat mahasiswa tidak sepenuhnya yakin 12 mahasiswa tersebut dibiayai menggunakan dana pribadi. Pembagiaan dana bantuan kepada mahasiswa beberapa bulan yang lalu kepada seluruh mahasiswa Pegunungan Bintang sepenuhnya tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini menjadi kecurigaan kami. Bahkan dana pendidikan ke beberapa mitra kerja sama di Jawa masih menunggu kepastian pengiriman dana. Mitra kerja sama selalu utang dipihak ketiga guna membiayai sejumlah mahasiswa dan pelajar asal kabupaten Pegunungan Bintang, bahkan  beberapa mahasiswa terancam cuti kuliah karena mitra kerja sama tidak mampu melunasi tagihan dari kampus. Hingga kini, utang mitra kerja pada pihak ketiga mencapai milyaran rupiah. Mengenai ini pihaknya selalu berusaha untuk menghubungi pemerintah daerah namun belum ada tanggapan yang pasti, “hanya janji diatas janji”. Pada bulan juni kepala dinas pendidikan mengirim dana 800.000.000; ke Yayasan Binterbusih ( utang saat ini kurang lebih 700.000.000;), sehingga seluruh mahasiswa dispensasi dikampus setiap semester, tetapi ada beberapa kampus yang tidak menerima dispensasi sehingga terancam cuti kuliah semester berjalan ini.  Dana yang sudah dikirim  ke Universitas Sanata Dharma sebesar 390.000.000;  (untuk utang belum mendapat data yang pasti), dan Surya Institut 250.000.000; untuk 6 bulan (satu setengah tahun belum dikirim Surya Institut), Universitas Gadjah Mada  belum dikirim dan utang sementara 105.720.000;. Hingga bulan agustus ini sejumlah dana yang dikirim tersebut belum mencapai 50% dari data utang yang ada, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah dana bantuan pendidikan belasan milyar dikemanakan?.  Ada beberapa hal yang mendasari kami curiga terhadap para pejabat tersebut adalah; (1) bantuan pendidikan khusus mahasiswa jurusan kesehatan mulai tahun ini dialihkan ke dinas kesehatan, sedangkan kepala dinas juga terlibat dalam program ini justru menjadi tanda tanya bagi kami. (2) Tiga orang pejabat yang terlibat dalam program ini baru dilantik tahun ini, dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah jumlah uang yang menjadi haknya mencukupi untuk membiayai mahasiswa?, sementara selama ini para pejabat tersebut masyarakat menilai mereka tertutup dalam hal keuangan. (3) Kepala dinas pendidikan yang mempunyai kewenangan untuk mengirim dana ke mitra kerja sama, namun hanya sedikit dana yang kirim dan komunikasi dengan mitra kerja sama belum terjalin dengan baik hingga mendekati akhir tahun 2014, sehingga keterlibatannya dalam program ini patut dipertanyakan. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil pertemuan Komapo pada hari selasa, 26 agustus 2014 di Realino Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta menyatakan dengan tegas bahwa:

1.     Hubungan pemerintah daerah dan mitra kerja sama di pulau Jawa selama ini  belum terjalin dengan baik. Terutama penyediaan dana dari pemerintah dan ketidakjelasan MOU. Oleh karena itu, mengapa ada MOU lagi di Bali, padahal mitra kerja sama yang sudah ada belum bertanggung jawab?. Untuk itu, kami mendesak hal serupa dilakukan dibeberapa mitra kerja sama yang tidak jelas kerja sama resminya seperti Binterbusih, UGM, Surya Institut dan Universitas Sanata Dharma yang MOUnya berakhir pada bulan desember 2013. Dan juga segera membangun komunikasi yang intensif disertai kepatuhan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah MOU.

2.     Kami menghargai dan memaklumi pengiriman mahasiswa ke Bali jika benar-benar dibiayai keluarga. Akan tetapi kami menolak dengan tegas mahasiswa tersebut dikirim keluar negri menggunakan dana apapun yang mengatasnamakan pemerintah Pegunungan Bintang (APBN, APBD, OTSUS dan Bantuan Luar Negri). Mereka yang dikirim adalah melalui proses seleksi secara menyeluruh dan merata dengan mempertimbangkan kualitas potensi mahasiswa.

3.     Agar tidak saling curiga kami meminta penjelasan dari para kepala dinas atau badan yang telah mengirim mahasiswa, berapa jumlah dana yang disumbangkan masing-masing kepala dinas/bagian kepada mahasiswa tersebut dan sumber dana tersebut berasal dari mana?. Setiap mahasiswa dapat berapa?, berapa biaya pendidikan dan uang saku dari setiap mahasiswa di IALF?. Jika tidak dijelaskan, maka kami akan laporkan ke kejaksaan tinggi Jayapura untuk memeriksa dan membuktikan apakah benar dana tersebut murni berasal dari haknya para pejabat tersebut.  

4.     Sehubungan dengan point 3, kami minta Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan PJS Bappeda  untuk segera bertemu mahasiswa di Yogyakarta paling lambat akhir bulan September tahun 2014.

5.     Dalam rangka efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi   pengelolaan dana pengembangan SDM Pegunungan Bintang kedepan maka dengan tegas kami menolak dana pengembangan SDM pada tahun 2015 dan seterusnya dikelolah Bappeda, cukup diserahkan kepada Lembaga Pengembangan SDM yang telah disahkan melalui perda. Lembaga tersebut harus dikelolah oleh orang-orang professional, lebih mengutamakan orang-orang swasta yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Alasan mendasar adalah Bappeda sebagai badan vital yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat besar terhadap proses pembangunan daerah, sehingga kemungkinannya Bappeda tidak sepenuhnya mengelolah data dan keuangannya secara optimal, terutama dalam hal responsibilitas dan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa pelajar.

6.     Kami minta, para pejabat yang terlibat dalam kebijakan ini merendahkan hati untuk meminta maaf kepada publik Pegunungan Bintang karena kebijakan tersebut justru memecah belah persatuan manusia Aplim Apom.

7.     Segera mensosialisasikan  program pengembangan SDM ditingkat organisasi Komapo dan Imppetang agar kedepan tidak ada hambatan dalam implementasi program.

8.     Jika tuntutan kami tidak ditindak lanjuti maka akan dilakukan aksi protes kami di Jayapura dan Oksibil dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.